Ketua GPP Sumut: Kenaikan Harga BBM Bukti Negara Semakin Jauh dari Jeritan Rakyat

Ketua Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Sumut, H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si.

Medan (Kliik.id) - Ketua DPD Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Sumatera Utara, H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si. melontarkan kritik keras terhadap kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin menjauhkan negara dari amanat konstitusi dan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Dadang, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih cepat merespons tekanan ekonomi dan mekanisme pasar dibandingkan penderitaan yang dirasakan rakyat di lapangan. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tingginya biaya pendidikan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan sulitnya lapangan pekerjaan, rakyat kembali dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi memperberat beban hidup mereka.

“Kami melihat ada persoalan mendasar dalam cara negara memandang rakyatnya. Ketika anggaran bocor, rakyat yang diminta memahami. Ketika ekonomi tertekan, rakyat yang diminta berkorban. Ketika harga energi naik, rakyat lagi yang harus menanggung akibatnya. Sampai kapan rakyat terus menjadi pihak yang paling mudah dibebani?” tegas Dadang.

Ia menilai bahwa kenaikan BBM bukan sekadar persoalan harga bahan bakar, melainkan pemicu berantai yang akan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Biaya transportasi naik, ongkos distribusi meningkat, harga kebutuhan pokok terdorong naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat semakin tergerus.

“Kenaikan BBM selalu dimulai dari pompa bensin, tetapi dampaknya berakhir di meja makan rakyat. Yang dikurangi bukan sekadar penggunaan kendaraan, melainkan kualitas hidup keluarga-keluarga Indonesia,” ujarnya.

Dadang juga menyoroti ketimpangan yang dirasakan masyarakat ketika pengorbanan terus diminta dari rakyat, sementara berbagai bentuk pemborosan anggaran, fasilitas pejabat, perjalanan dinas, dan proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat masih sering menjadi sorotan publik.

“Rakyat berhak bertanya, mengapa efisiensi selalu dimulai dari kantong masyarakat, bukan dari birokrasi yang menghabiskan anggaran negara? Mengapa rakyat harus terus menyesuaikan diri, sementara para pengambil kebijakan tidak menunjukkan pengorbanan yang setara?” katanya.

Sebagai organisasi yang berkomitmen membumikan nilai-nilai Pancasila, Gerakan Pembumian Pancasila menegaskan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan sekadar kalimat yang dihafalkan dalam upacara, tetapi harus diwujudkan dalam setiap kebijakan negara.

“Jangan sampai Pancasila hanya menjadi slogan di dinding-dinding kantor pemerintahan, sementara kebijakan yang lahir justru membuat rakyat semakin jauh dari kesejahteraan. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar pengelola angka-angka ekonomi,” tegasnya.

Dadang meminta pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan kenaikan harga BBM, sekaligus menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang ditimbulkan.

Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dijaga apabila pemerintah bersedia mendengar kritik dan menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.

“Gerakan Pembumian Pancasila mengingatkan bahwa stabilitas bangsa tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh rasa keadilan yang dirasakan rakyat. Ketika rakyat merasa terus dibebani tanpa dilibatkan dan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai, maka yang tergerus bukan hanya daya beli, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara,” pungkasnya. (ril)