 | |
| Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Wali Kota Tebingtinggi di Gedung DPRD Tebingtinggi, Jalan Sutomo, Rabu (6/5/2026). |
Pernyataan tersebut disampaikan Irdian dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD di Gedung DPRD Tebingtinggi, Jalan Sutomo, Rabu (6/5/2026).
Irdian menegaskan masukan dari pihak legislatif merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah.
"Rekomendasi yang bersifat teknis dan administratif tentunya akan segera kami tindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan berimplikasi terhadap keuangan daerah akan menjadi perhatian serius dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.
Irdian juga mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya optimal.
Namun, dengan sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta dukungan Forkopimda, masyarakat dan pihak lainnya, dia optimis visi misi Kota Tebingtinggi dapat terwujud.
"Karenanya, mari kita tumbuhkan terus semangat kebersamaan di antara kita sekalian, diiringi adanya dukungan dan kemauan yang kuat membangun Kota Tebingtinggi menjadi lebih baik kedepannya," katanya.
Sebelumnya, dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khadaffi Nasution, bersama Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husin, rekomendasi terhadap LKPj Wali Kota Tebingtinggi TA 2025 yang disampaikan Andar Alatas Hutagalung, memaparkan 29 poin rekomendasi.
Rekomendasi ini mencakup berbagai sektor mulai dari birokrasi, kesehatan, hingga infrastruktur.
Beberapa poin krusial yang disoroti DPRD antara lain, dari sektor reformasi birokrasi, Wali Kota diminta segera mengisi kekosongan jabatan pada sejumlah SKPD yang telah berlangsung sejak 2024 serta mengkaji ulang analisis jabatan sesuai beban kerja. Lalu pengisian pejabat kantor kelurahan yang kosong.
Sektor kesehatan dan sosial, Wali Kota diminta membentuk tim khusus klaim BPJS guna menihilkan piutang, menambah alokasi anggaran sosialisasi HIV, serta pengadaan program Sekolah/Rumah Lansia.
Sektor infrastruktur dan lingkungan, agar dilakukan percepatan sertifikasi 1.046 jalan lingkungan (target selesai 2027), penambahan unit armada pemadam kebakaran (damkar mini) untuk akses gang sempit, serta penambahan truk dan becak sampah di setiap kelurahan.
Sektor pendidikan dan pemuda, adanya usulan penggabungan (regrouping) SD yang berdekatan, pemberian insentif tambahan bagi guru PAUD, serta sertifikasi bagi petugas Damkar.
Sektor ekonomi dan pelayanan publik, agar dilakukan evaluasi pusat kuliner di Mesjid Agung dan Pasar Kain, penertiban parkir dengan atribut resmi serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi juru parkir, hingga pengisian jabatan Direktur definitif pada Perumda PDAM Tirta Bulian.
Selain itu, DPRD juga menyoroti aspek transparansi dengan meminta agar hibah organisasi disatukan melalui Badan Kesbangpol dan sejumlah rekomendasi-rekomendasi lainnya.
Rekomendasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.
"Apa yang menjadi semangat DPRD, menjadi semangat kita, agar dapat membangun Kota Tebingtinggi," ujar Andar Hutagalung.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Pabung 0204/DS untuk Tebingtinggi Mayor Inf PM Simanjuntak, Sekda Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag, Camat dan Lurah. (Red)
.png)
