 |
| Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih dalam rapat paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Senin (24/11/2025) di ruang Sidang Paripurna DPRD, gedung DPRD, Jalan Sutomo. |
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Iman Irdian Saragih dalam rapat paripurna DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Senin (24/11/2025) di ruang Sidang Paripurna DPRD, gedung DPRD, Jalan Sutomo.
"Yaitu pertama, meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Kedua, memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi. Ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif. Keempat, mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana. Kelima, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keenam, memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah," ujar Irdian yang hadir bersama Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan.
Selanjutnya, Irdian mengatakan, pendapatan pada Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp 620,91 miliar.
Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 740,11 miliar, kata Irdian, mengalami penurunan Rp 119,20 miliar atau 16,11 persen.
"Hal ini disebabkan karena menurunnya Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang merupakan pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," jelasnya.
Selanjutnya, lanjut Irdian, pada akun belanja diusulkan sebesar Rp 630,53 miliar. Jika dibandingkan dengan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 759,08 miliar juga mengalami penurunan sebesar Rp128,55 miliar atau 16,93 persen.
"Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 598,28 miliar, belanja modal sebesar Rp 30,24 miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 2 miliar," ucapnya.
"Besar harapan kami pembahasan dapat dilakukan bersama-sama secara konstruktif untuk selanjutnya disetujui menjadi Peraturan Daerah," sambungnya.
Sementara, dalam penyampaian 3 Ranperda lainnya, terkait Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, Irdian menyampaikan, pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Tebingtinggi dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien.
"Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Terkait Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut, Irdian menyampaikan, penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tebingtinggi ke dalam PT Bank Pembangunan Sumatera Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 53,768 miliar.
"Dengan Ranperda ini, pemerintah daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal PT. Bank Pembangunan Sumatera Utara Rp 90 miliar dan disetor dalam masa 15 tahun yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.
Kemudian, dalam Ranperda selanjutnya tentang pengelolaan keuangan daerah, Irdian mengatakan, substansi yang diatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan R-APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD.
Kemudian, akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan pengawasan.
Sebelumnya, Ketua Bapemperda Ogamota Hulu mengatakan, dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, disepakati 13 Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan keputusan DPRD Kota Tebingtinggi, yakni:
1. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
4. Ranperda Pengelolaan Ζakat.
5. Ranperda Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kota Tebingtinggi.
6. Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Penyandang Disabilitas.
7. Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bulian Kota Tebingtinggi.
8. Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Ranperda Tentang Pedoman Penataan Pendirian Toko Swalayan di Kota Tebingtinggi.
10. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
11. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta
Perlindungan Masyarakat.
12. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
13. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khadaffi Nasution dan Wakil Ketua II DPRD Husein.
Dengan agenda, pertama pengesahan Propemperda tahun 2026 dan kedua, penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Apakah Ranperda yang dibacakan ketua Bapropemperda dapat disetujui untuk menjadi Propemperda tahun 2026, dapat disetujui?," ujar Ketua DPRD dan langsung dijawab setuju oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.
Rapat Paripurna dirangkai dengan penyerahan Nota Pengantar Wali Kota dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama.
Hadir, Sekda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, Kajari Satria Abdi, Iptu SPN. Siregar mewakili Kapolres, Pabung Kodim 0204/DS Kota Tebingtinggi Kapten Inf. PM. Simanjuntak, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah atau mewakili, insan pers dan tamu undangan lainnya. (Red)
.png)
