 |
| UIN-SU dan PDIP jalin kesepahaman toleransi agama. |
Beberapa kesepahaman itu diantaranya, pertama, moderasi agama yang dalam hal ini menjadi titik temu antara UIN Sumut dan PDIP.
"Moderasi agama ini titik temu antara PDI Perjuangan dengan UIN, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno bila Islam maka bukan menjadi Arab, Hindu bukan berarti jadi India, Nasrani bukan jadi Eropa, tetapi apapun agamanya maka tetaplah jadi bangsa Indonesia," ujar Syahrin.
Kedua, implementasi ilmu sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi bahwa hanya 20% lulusan PT yang masuk lapangan kerja sesuai dengan pembidangan ilmu.
Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa besar harapan PT dapat memberikan sumbangsih untuk bangsa lebih besar dari yang sebelumnya.
"Menyadari itu maka UIN Sumut saat ini terus mengembangkan metode integrasi ilmu antara teori dan implementasi di tengah-tengah masyarakat, bahwa ilmuan dan para ulama kita dulu sudah sangat mendalam terhadap kajian keilmuan dan saat ini bagaimana kita mengimplementasikan ilmu tersebut sehingga berguna bagi masyarakat," kata Syahrin.
Hal tersebut dibenarkan oleh Rapidin Simbolon bahwa dunia pendidikan tujuannya untuk mengajar dan melatih untuk membangun karakter anak bangsa.
"Dalam membangun karakter anak bangsa ini, memang dunia pendidikan memiliki kelemahan diantaranya implementasi keilmuan dan pengawasan, sistem ini yang lemah, karena itu integrasi ilmu antara teori dan praktek menjadi penting," ucap Rapidin.
Selanjutnya, kedua tokoh Sumut tersebut sepakat bahwa diperlukannya pembangunan monumen moderasi agama di Sumut dan dibangun secara gotong royong.
Latar belakang ide pendirian monumen adalah bahwa masyarakat Sumut merupakan miniatur keberagaman agama yang sudah sangat lama hidup secara berdampingan dengan penuh toleransi.
Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Sudah Tepat
Selain beberapa kesepahaman diatas, Syahrin menyatakan bahwa penunjukkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah sangat tepat, walau banyak kritikan tentang keputusan tersebut.
"Ini bukan soal banyaknya ilmu dan gelar, tetapi bagaimana cara ilmu tersebut diterapkan untuk menjawab persoalan masyarakat dan Ibu Megawati adalah seorang tokoh yang sudah sangat banyak dan berpengalaman dalam menerapkan ilmu untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat," terang Syahrin.
Terakhir, Rektor UIN-SU dan PDIP Sumut juga bersepakat untuk membangun sekolah politik bersama dengan masing-masing mengirim kader PDIP ke UIN-SU dan Pakar-Pakar UIN-SU menjadi narasumber di PDIP.
Dalam kesempatan ini, Rapidin didampingi Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto, Bendahara DPD Meriahta Sitepu, Wakil Ketua DPD Aswan Jaya, Meinarty Bangun dan Bima Nusa.
Sementara, Syahrin didampingi Wakil Rektor II Hasnah Nasution dan Wakil Rektor III Nispul Khair. (Rls)
