 |
| Wakil Ketua Bidang Propaganda DPD Repdem Sumut, Harizal |
MEDAN (Kliik.id) -DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumatera Utara (Sumut) melihat keberadaan praktik swab PCR (Polymerase Chain Reaction) berbayar menjadi celah bisnis para 'mafia kesehatan'.
Diketahui, semakin banyak orang menginginkan hasil cepat test PCR, semakin banyak pula keuntungan mereka. Harga test PCR bisa beragam sesuai cepat atau lamanya waktu yang diminta.
Di sisi lain, organisasi sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan ini menilai praktik test PCR berbayar itu telah mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama Sila ke-2 dan ke-5.
Masyarakat tidak mampu, harus rela mengantre untuk mendapatkan test swab PCR gratis di puskesmas dan menunggu hasil begitu lama. Sementara, di tempat berbayar, hasil test bisa didapat kurang dari 24 jam dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp 450 ribu hingga Rp 1,3 juta.
Kondisi ini tentu menggelikan, mengingat pasien terinfeksi atau mempunyai gejala Covid-19 justru harus cepat diisolasi dan dibantu kebutuhan hidupnya selama masa isolasi.
"Di sinilah permainan istilah 'silver, gold dan platinum' berjalan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin cepat dapat hasil tes-nya," ujar Wakil Ketua Bidang Propaganda DPD Repdem Sumut, Harizal, kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).
Dari situasi itu, kata praktisi hukum yang akrab disapa Rizal itu, 'mafia kesehatan' meraup untung besar di tengah penderitaan rakyat.
"Untuk 'silver', syukur-syukur hasilnya (hasil tes swab PCR, red) keluar tidak lewat dari 10 hari. Kalau ternyata positif dan keburu meninggal karena fasilitas kesehatan pemerintah (alat PCR) terbatas, ya sudah. Jadi, bisnis pemakaman," kata Rizal.
Maka dari itu, menurut Rizal, pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumut harus menyiapkan alat tes PCR yang memadai di setiap kabupaten/kota hingga ke puskesmas-puskesmas agar dapat melayani seluruh masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan dan atau deteksi infeksi Virus Covid-19.
Sehingga masyarakat tidak perlu antre berhari-hari karena alat terbatas, yang sering membuat mereka tidak punya banyak pilihan sehingga harus ikut tes PCR berbayar, karena kebutuhan dan hal lain.
"Soal anggaran dari mana, Pemprov Sumut tidak usah diajari lagi. Sikap ini sejalan dengan pernyataan Dewan Pimpinan Nasional Repdem, menuntut agar tes PCR disediakan oleh negara secara gratis," pungkasnya. (Rls)
