Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan Lekkers

Survei LSI: 47,2 Persen ASN Sebut Korupsi Terjadi di Bagian Pengadaan

Minggu, 18 April 2021 | 14:54 WIB Last Updated 2021-04-18T10:04:06Z
LSI merilis hasil survei melalui virtual.
JAKARTA (Kliik.id) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas aparatur sipil negara (ASN) mengaku korupsi masih terjadi di instansi pemerintah. Mereka merasa korupsi paling banyak ada di bagian pengadaan barang dan jasa.

Hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan sejak 3 Januari hingga 31 Maret 2021 dengan melibatkan 1.201 ASN dari Kementerian/Lembaga yang berbeda di Indonesia. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Sebanyak 34,6 persen ASN menyatakan korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir. Sementara yang menyatakan menurun sekitar 25,4 persen dan menyatakan tidak mengalami perubahan sebanyak 33,9 persen.

"Jadi kalau mayoritas yang non-ASN yang sudah disurvei beberapa waktu lalu ini, menyatakan persepsi korupsi meningkat akhir-akhir ini ada dalam waktu 2 tahun terakhir, ASN tidak mayoritas yang mengatakan begitu," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei melalui daring, Minggu (18/4/2021).

Sementara jika dibandingkan dengan opini publik, pebisnis maupun pemuka opini, ASN yang menyatakan korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir lebih sedikit.

Opini publik sebanyak 56,4 persen, pebisnis sebanyak 58,3 persen, pemuka opini sebanyak 57,6 persen. Sedangkan ASN hanya sebesar 34,6 persen.

Selanjutnya, lanjut Djayadi, bentuk korupsi yang paling terjadi di instansi pemerintah adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi yang paling banyak. Yakni sebesar 26,2 persen.

Selanjutnya disusul dengan kerugian keuangan negara sebesar 22,8 persen dan gratifikasi sebesar 19,9 persen.

"Jadi itu 4 besarnya," ujar Djayadi.

Dalam survei ini pun turut didalami pengetahuan para ASN di bagian yang sering terjadinya korupsi.

Yang menyatakan di bagian pengadaan sebanyak 47,2 persen. Sementara yang menyebut di bagian perizinan usaha sebanyak 16 persen, bagian keuangan sebanyak 10,4 persen, bagian pelayanan dan personalia di bawah 10 persen.

"Jadi memang kalau lihat data ini berarti memang yang paling penting untuk menjadi sorotan utama dalam reformasi birokrasi adalah bagian pengadaan," ucap Djayadi. (Rls)
×
Berita Terbaru Update