Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

SBY Cabut Pendaftaran Merek Partai Demokrat atas Nama Pribadi

Rabu, 21 April 2021 | 16:35 WIB Last Updated 2021-04-21T09:35:35Z
Foto: ANTARA
JAKARTA (Kliik.id) - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencabut pendaftaran merek PD atas nama pribadinya. Belum diketahui alasan pencabutan merek tersebut.

Sebagaimana dikutip dari https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ Kemenkum HAM, Rabu (21/4/2021), status pendaftaran merek itu tertulis 'DITARIK KEMBALI'. Sebelumnya tertulis permohonan merek PD oleh SBY mengantongi nomor JID2021019259.

Dalam pendaftaran itu, SBY meminta PD dijadikan merek atas nama pemilik SBY untuk kelas 45, yaitu organisasi pertemuan politik. Tidak dijelaskan dalam website Kemenkum itu alasan pencabutan pendaftaran merek oleh SBY itu.

Sebelumnya Dirjen Kekayaan Intelektual Freddy Haris menyebut ada kemungkinan pihaknya menolak pendaftaran merek Partai Demokrat atas nama SBY. Freddy menyebut merek partai tidak bisa didaftarkan atas nama pribadi.

"Iya, Pak SBY mendaftarkan atas nama pribadi, sebenarnya Demokrat sudah mendaftar atas nama partai, itu sama persis gitu, jadi kemungkinan ditolaknya adalah," kata Freddy saat dihubungi, Minggu (11/4/2021).

Freddy menyebut, sejauh ini, proses baru memasuki tahap pengumuman pendaftaran merek Demokrat untuk menunggu terkait ada-tidaknya komplain terkait merek tersebut.

"Iya, kan diumumkan dulu, ini kan belum diperiksa baru diumumkan saja, ada yang keberatan nggak gitu kan, kan UU merek kan kalau dulu diperiksa dulu sesudah itu diumumkan, (kalau) UU merek yang baru diumumkan dulu baru diperiksa," ucap Freddy.

Sementara itu, juru bicara PD kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menyebut pihaknya mendapat surat terbuka dari pendiri Partai Demokrat terkait upaya SBY memiliki Partai Demokrat.

"SBY secara diam-diam sedang berusaha dengan berbagai cara memiliki Partai Demokrat atas nama pribadinya. Ini memperkuat dugaan kami bahwa SBY secara diam diam ingin merampas kepemilikan Partai Demokrat menjadi properti milik pribadinya," kata Rahmad. (Detik)
×
Berita Terbaru Update