Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan RSI

PDIP Tolak Diskriminasi kepada Penghayat Kepercayaan

Minggu, 25 April 2021 | 09:01 WIB Last Updated 2021-04-25T04:00:16Z
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: ANTARA)
JAKARTA (Kliik.id) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya akan mengembangkan dialog agar penghayat kepercayaan juga diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Hal tersebut, kata Hasto, sebagai bentuk komitmen membumikan Pancasila.

"Kita di sini disatukan tekad untuk membumikan Pancasila sebagai the way of life. Kami akan terus mengembangkan dialog agar penghayat kepercayaan juga diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Namun, seperti kata Bung Karno, semangat persatuan dan kesatuan harus dikembangkan," ujar Hasto saat menerima audiensi dari Kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan PDIP ingin meneguhkan komitmen untuk kembali menggali nilai otentik khas Nusantara tersebut. Sebagai rumah kebangsaan untuk Indonesia Raya, sambungnya, PDIP bersama pemerintahan Jokowi juga melindungi lewat pengakuan negara di kolom KTP untuk penghayat kepercayaan.

"Indonesia menghadapi adanya kekuatan yang tak memahami Indonesia sebagai negara dengan tradisi spiritualitas yang begitu berwarna," kata Hasto.

Perwakilan dari kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan Hadi Prajoko mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah hal sebagai hasil pertemuan puluhan kelompok di Jawa Barat, sejak 21 April 2021.

Pertama, pihaknya mendorong pemahaman kebudayaan sebagai aspek seni pertunjukan, namun juga landasan budi pekerti dan tuntunan hidup.

"Kedua, dinamika di lapangan para penghayat membutuhkan suatu bentuk tempat pendidikan budaya spiritual dan pamujaan sebagai upaya pembentukan budi pekerti luhur," ujar Hadi.

Ketiga, kata dia, pentingnya payung hukum perlindungan atas terselenggaranya nilai luhur bangsa, khususnya terkait kehidupan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan.

Keempat, perlu adanya penugasan lembaga negara yang mengurusi masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Institusi perlu dibentuk secara beradab dan bermartabat.

Kelima, Masyarakat adat dan kelompok penghayat mendorong agar salam "Rahayu" menjadi salam nasional bersama salam agama lainnya.

Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo menyatakan pihaknya memahami bahwa harmoni sosial Indonesia yang hidup sejak zaman Nusantara harus dipertahankan. Hal itu juga merupakan upaya menjaga keindonesiaan.

Oleh karena itu, PDIP berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan kelompok penghayat itu.

"Aspirasi ini akan kami perjuangkan, sehingga bagaimana memelihara keberlangsungan, saya kira harus kita upayakan," tutur Arif. (Cnn/Rls)
×
Berita Terbaru Update