Notification

×

Iklan

Iklan

Banner Iklan Lekkers

Dosen Paramadina Yakin Moeldoko Bakal Su'ul Khotimah Secara Politik

Jumat, 12 Maret 2021 | 17:03 WIB Last Updated 2021-03-12T11:26:57Z
Dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam
JAKARTA (Kliik.id) - Kisruh Partai Demokrat antara pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko yang mengklaim menggelar kongres luar biasa atau KLB secara sah belum menemui titik terang.

Dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai Moeldoko akan kena karma di politik. Umam mulanya menyoroti pemerintah yang menurutnya lambat bergerak menyikapi KLB Demokrat.

Menurut dia, sikap pemerintah bisa memastikan apakah terlibat atau tidak dalam KLB Demokrat.

"Sudah 1,5 bulan pasca-konpres AHY, pemerintah masih tak bersikap. Juga, hampir 2 minggu pasca-KLB, pemerintah juga memilih diam. Itu mengindikasikan bahwa pemerintah menikmati kisruh di Partai Demokrat," kata Umam kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

"Jika memang pemerintah tidak mendalangi manuver Moeldoko, pemerintah harus cepat bersikap untuk memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko cs. Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah, Presiden harus segera bersikap tegas," imbuh dia.

Umam menyayangkan kehadiran Moeldoko dalam KLB Demokrat di Deli Serdang. Menurutnya, Moeldoko sudah blunder dan bunuh diri secara politik (political suicide) yang justru akan menghadirkan karma.

"Moeldoko salah hitung. Dia bisa su'ul khotimah secara politik," sebut doktor politik lulusan University of Queensland, Australia, itu. Su'ul khotimah berarti berakhir jelek.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebelumnya menyebut hanya 34 pemilik suara yang menghadiri KLB di Deliserdang. Menurut Umam, kubu Moeldoko kesulitan membuktikan kesahihan KLB itu.

"Tampaknya Moeldoko, Johnny Allen, Marzuki Alie cs kesulitan membuktikan legalitas dan legitimasi KLB abal-abal yang dibuatnya. Mereka hanya berharap keajaiban politik dari jaringan Moeldoko di pemerintahan untuk menabrak logika berdemokrasi dan aturan partai politik yang ada," sebut Umam. (Detik)
×
Berita Terbaru Update