Notification

×

Iklan

Iklan

Diskusi Publik KNPI: Tolak 'Hibah' Aset Eks Akbid Pemko Tebingtinggi

Sabtu, 20 Februari 2021 | 18:36 WIB Last Updated 2021-02-20T17:12:57Z
Diskusi Publik KNPI Kota Tebingtinggi
TEBINGTINGGI (Kliik.id) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tebingtinggi menggelar diskusi publik bertema 'Menghitung Untung Rugi Hibah Aset Eks Akbid', Sabtu (20/2/2021) di Legato Cafe Kota Tebingtinggi.

Sebagai pembicara dalam diskusi ini diantaranya mantan anggota DPRD Tebingtinggi Asnawi Mangkualam dan Aktifis Abdul Khalik.

Tampak hadir, Ketua DPD KNPI Kota Tebingtinggi Yusuf Liandar Ginting, Sekretaris Iskandar Zulkarnain, Bendahara Asmara Hadi dan para pengurus lainnya.

Hadir juga sejumlah OKP diantaranya, GM FKPPI, SAPMA PP, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, BKPRMI, Hipakad dan PPM dan lainnya.

Diskusi ini membahas tentang rencana hibah aset eks Akbid Pemko Tebingtinggi yang akan diserahkan ke Kemenag RI untuk dibangun Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Hingga kini, hibah aset ini masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Salah satu pembicara Abdul Khalik berpendapat, persoalan hibah bukan setuju atau tidak setuju, tapi yang harus dipikirkan keuntungannya untuk anak cucu kedepan.

"Satu yang perlu diingat ketika kita menjual tanah, derajat kesejahteraan kita akan turun, sebab harga tanah saat ini akan berbeda di masa yang akan datang," ujar Khalik.

Sementara, Asnawi Mangkualam, menyampaikan sikap kritis terhadap jalannya roda Pemerintahan Kota (Pemko) Tebingtinggi.

"Perjuangan para pemuda ini menyelamatkan aset daerah akan menjadi catatan sejarah, sebagai penyelamat aset Kota Tebingtinggi," ujar Asnawi.

Asnawi menganggap Pemko Tebingtinggi selalu melakukan program dengan sesuka hati.

"Pemko selalu sor-soran, contohnya dalam rencana membangun jembatan di kawasan Bandar Sakti, walaupun masih ada tanah warga disana. Sampai beberapa tahun pemerintah baru melakukan pendekatan dan tukar guling, setelah beberapa tahun baru terlaksana. Seperti pasar kecamatan, karena adanya dana dari Kementerian Perdagangan dibangunlah pasar-pasar kecamatan, planning itu yang tidak ada, pengelolaan tidak baik," katanya.

Terkait rencana hibah eks Akbid, Asnawi merasa lucu bahwa Pemko Tebingtinggi mengeluarkan LOI kepada Kementerian Agama.

"Lalu di bulan Maret 2020 ditandatangani komitmen penyerahan hibah. Itu salah, seharusnya ada proses, padahal UU, PP, permen dan Perda harusnya ada persetujuan DPRD, kesepakatan 25 dewan ada nggak, karena itu adalah peraturan yang harus diikuti," ucapnya.

Asnawi juga menyinggung soal berapa tamatan SMA di Tebingtinggi hingga kurangnya kajian terkait hibah aset. Asnawi meminta Pemko Tebingtinggi menunda hibah, dan merencanakan pada APBD 2021 pembelian tanah untuk dihibahkan ke UIN-SU.

"Sikap saya tidak setuju hibah. Kalau mau bisa kita rencanakan beli tanah untuk tahun berikutnya dan kita hibahkan. Itu jauh lebih untung, daripada harus menghibahkan aset 15 milyar," ungkapnya.

Sementara, Ketua PD Ikatan Muhammadiyah Kota Tebingtinggi menilai, terkait hibah aset seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat.

"Kalau sudah dihibahkan, kita hibahkan lagi, berarti Pemerintah Kota Tebingtinggi gagal dalam mengelola aset. Walikota selalu bilang, Kota Tebingtinggi rumah kita tapi apa yang ada kok mau diserahkan pula sama orang? Kita juga kecewa terhadap anggota dewan yang diundang namun tidak datang, begitu juga Pemerintah Kota Tebingtinggi," katanya.

"Saya mau Pemko Tebingtinggi selalu melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan dalam mengelola aset daerah," ungkapnya.

Bendahara DPD KNPI Tebingtinggi Asmara Hadi saat berpendapat mengatakan bahwa hibah menunjukkan lemahnya Pemko Tebingtinggi mengelola aset.

"Jangan dia (Walikota) tinggalkan Tebingtinggi untuk menghancurkan Tebingtinggi. Jangan katanya dengan adanya UIN-SU akan meningkatkan ekonomi masyarakat, itu nonsence. 25 anggota DPRD saya rasa hanya 10 persen yang memikirkan Kota Tebingtinggi, seharusnya mereka datang dalam forum ini. Saya harapkan dengan tegas hibah ditunda," kata Asmara.

Kemudian, pandangan dari Ketua BKPRMI Kota Tebingtinggi Aswadi Simatupang menunjukkan kekecewaan mendalam terkait tidak hadirnya pihak eksekutif dan legislatif dalam diskusi ini.

"Sebelumnya diskusi ini kita berikan untuk publik tanpa ada pola penggiringan. Tapi karena tidak adanya kehadiran yang kita undang jadi terkesan diskusi ini satu arah. Panitia telah mengundang pihak pihak terkait, tapi tak ada yang hadir," ujar Aswadi yang juga Ketua MPI KNPI Kota Tebingtinggi ini.

Selanjutnya, Sekretaris DPD KNPI Kota Tebingtinggi Iskandar Zulkarnain berpendapat bahwa hibah aset untuk bangun UIN-SU tidak efektif.

"Banyaknya tamatan kampus di Kota Tebingtinggi, dari kampus yang ada. Belum dipikirkan Pemerintah Kota Tebingtinggi, berapa pengangguran di Kota Tebingtinggi yang dihasilkan universitas yang ada. Seharusnya pengangguran itu diberdayakan melalui balai latihan kerja, bukan malah membuka kampus baru untuk hasilkan pengangguran baru," kata Ketua Pemuda Muhamadiyah Kota Tebingtinggi ini.

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Tebingtinggi Frans Sinaga menyampaikan apresiasi kepada KNPI, karena menggelar diskusi publik.

"Untuk Ketua KNPI bincang publik ini harus selalu diagendakan, ini cara kita menyatukan pandangan. To the point aja apa tujuan kita disini? Kalau mau kita akan jumpai Ketua DPRD dan Walikota terkait proses hibah, kenapa kesannya kok terburu buru, atau kita sepakat tukar guling untuk membelikan tanah lain untuk pembangunan UIN-SU, tidak harus menghibahkan aset daerah yang telah ada," ucap Frans.

Terakhir, Praktisi Hukum Abdi SH, menyinggung aspek hukum terkait hibah aset daerah.

"Hibah itu pemberian cuma-cuma, sukarela, dan tidak bisa ditarik kembali. Apakah hibah itu boleh bersyarat itu tidak ada diatur, tetapi disitu subjek hukumnya pribadi. Penerima hibah mutlak mempunyai kekayaan dan tidak bisa ditarik kembali. Apabila hibah itu dilakukan dan dibangun UIN-SU, lalu beberapa tahun kedepan mahasiswanya tidak ada, itu mau dikemanakan UIN-SU nya? Itu sudah menjadi kewenangan UIN," ungkapnya.

Abdi berpandangan sebenarnya ini bukan masalah UIN-SU nya, tetapi terlebih kepada hibahnya.

"Pendapat saya, kalau Kota Tebingtinggi ini mau dijadikan kota pendidikan masih sangat jauh," tegasnya. (Rls)
×
Berita Terbaru Update