 |
| Presiden Jokowi |
JAKARTA (Kliik.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini penggunaan teknologi digital bisa mencegah terjadinya korupsi di tubuh pemerintahan. Sebab dengan begitu transparansi bisa tercapai dan proses perizinan bisa dipangkas.
Jokowi menerangkan, mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan langkah dini yang sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi masa depan. Sehingga pendidikan anti korupsi mutlak harus diperluas.
Namun selain itu, menurutnya, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga menjadi hal yang sangat penting.
"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat. Untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ucapnya dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020, Rabu (16/12/2020).
Jokowi melanjutkan upaya pemerintah melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik menjadi sangat penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Reformasi perizinan harus dilakukan di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak.
"Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah," tambahnya.
Menurutnya, pemerintah sudah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit akan terus pangkas. Caranya dengan memanfaatkan teknologi.
"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting e-procurement e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya," terangnya.
Menurut Jokowi, dengan teknologi digital maka akan memangkas regulasi yang tumpang tindih. Lalu dengan proses kerja pelayanan yang dipangkas diyakini akan mencegah terjadinya korupsi. (Detik)
.png)
